Loading...

Himbauan

Struktur dan Kebijakan GCG

Dasar Dan Pedoman Penerapan Gcg

Sebagai perseroan terbatas dan perusahaan publik, Perseroan melaksanakan GCG berlandaskan pada:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  3. Pedoman Nasional Good Corporate Governance (Pedoman Nasional GCG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG")
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("POJK 21/2015")
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("SEOJK 32/2015")

Selain itu, Perseroan telah memiliki pedoman dan kebijakan GCG (softstructure GCG) sebagai panduan bagi seluruh insan Perseroan untuk menerapkan praktik GCG terbaik dalam setiap aktivitas bisnis, antara lain:

  1. Pedoman dan Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct)
  2. Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris (BOC Manual)
  3. Pedoman dan Kode Etik Direksi (BOD Manual)
  4. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter);
  5. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter);
  6. Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
  7. Anggaran Dasar Perseroan
  8. Berbagai prosedur operasi standar (SOP) yang ditinjau dan disempurnakan secara berkala untuk menjaga kualitas produk Perseroan

Secara berkala, Perseroan mengadakan sosialisasi dan internalisasi Kode Etik Perusahaan bagi seluruh insan Sido Muncul termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar Kode Etik Perusahaan dapat dipahami dan dijalankan dengan konsisten di lingkungan perusahaan. Pemenuhan atas peraturan yang berlaku dan kode etik yang sudah disepakati merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik di internal Perseroan maupun pihak eksternal.

Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing memiliki organ pendukung untuk membantu menjalankan fungsi dan kewajibannya. Direksi dibantu oleh struktur manajemen yang efektif termasuk Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan kepenasihatan.